Sejarah PWI – Reformasi


Dari Radison Hingga Bandungan

Rosihan Anwar mengajak menumpang “kereta lain” untuk membawa wartawan kepada terminal tujuannya. Karena itu Dahlan Iskan meyerukan pembentukan PWI Reformasi.

Siang itu langit di atas kota Solo tampak mendung. Dalam cuaca agak lembab itu, Sembilan tahun lalu, saya bernostalgia di kampong halaman. Di masa remaja dulu, 40 tahun silam, ada sebuah kawasan di pusat kota Solo, tempat saya sering membaca majalah dan Koran. Saya masih ingat, kawasan itu di sekitar perempatan Pasar Pon, antara gedung bioskop Ura Patria dan Dhady di Jalan Brigjen Slamet Riyadi di pusat kota. Di sanalah saya, dari kios ke kios, membaca majalah dan Koran. Gratis, tentu.

Di salah satu kios yang sudah berganti pemilik, saya membeli beberapa Koran lokal : Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Radar Jateng. Setiap kali berkunjung ke suatu daerah, saya memang lazim membeli beberapa Koran terbitan setempat. Di halaman dalam Radar Jateng edisi 22 November 1998, dimuat sebuah berita dua kolom yang kurang menyolok tentang Sarasehan Sehari Menyelamatkan PWI dengan tema Wartawan Menggugat di Hotel Radison, Yogyakarta, sehari sebelumnya.

Yang meneraik, dalam sarasehan yang dimoderatori oleh penyair Darmanto Jt, yang juga dosen Universitas Diponegoro Semarang itu, bos Grup Jawa Pos Dahlan Iskan, menyatakan dengan singkat padat, “ Saya menganjurkan sekarang juga kita bentuk saja PWI Reformasi atau PWI Independen. ”

Saya masih ingat betul bagaimana serta merta Dahlan Iskan tampil dengan pernyataan provokatif seperti itu. Sebab, ketika itu saya salah seorang di antara beberapa pemakalah. Pemakalah lainnya: Rosihan Anwar ( Salah seorang pendiri PWI ), Atmakusumah astraatmadja ( ketika itu ketua Dewan Pers ), Fikri Jufri ( ketika itu Wakil Pemimpin Redaksi TEMPO ), dan Satrio Arismunandar ( ketika itu ketua umum Aliansi Jurnalis Independen ).

Makalah Rosihan Anwar, Upaya Kembali Ke Khittah 1946 dimuat di Suara Merdeka ( Semarang ), makalah Satrio Arismunandar, PWI Jaya di Masa Kepemimpinan Tarman Azzam dimuat di Berita Nasional ( Yogya ), semuanya pada hari yang sama denag hari sarasehan, 21 November 1998.

Di tengah perdebatan sengit, menjelang istirahat makan siang, saya menyampaikan secarik kertas kepada moderator Darmanto Jt, menyarankan agar Dahlan Iskan –yang berdiri di ambang pintu masuk- diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Maka sang moderator pun memanggil bos Grup Jawa Pos itu untuk tampil. Serta merta, Dahlan Iskan pun maju ke podium.

Tanpa berbasa basi, hanya selama kurang lebih tiga menit, Dahlan Iskan menegaskan, “ Saya tidak akan banyak bicara. Saya menganjurkan agar sekarang juga kita bentuk saja PWI Reformasi atau PWI Independen.” Dan tanpa basa basi pula , kontan turun dari podium di bawah guyuran tepuk tangan. Setelah itu, di tengah suara bisik-bisik dan tawa kecil di sana-sini, dua orang panitia sarasehan maju ke meja pemakalah sambil membawa selembar kertas kosong ukuran plano. Mereka itu: Masduki Attamami, wartawan LKBN Antara Yogyakarta, dan Bambang Soen, koresponden Republika.

Mereka minta agar para wartawan yang hadir bersedia menandatangani Deklarasi Pembentukan PWI Reformasi. Ada sekitar belasan wartawan membubuhkan tandatangan mereka, termasuk saya, dan seingat saya juga Masduki Attamami dan Bambang Soen. Dengan demikian, maka secara politik dan publik, PWI Reformasi sudah dinyatakan berdiri, walaupun secara yuridis formal belum menggelar kongres.

Mengapa Dahlan Iskan menyerukan ajakan membentuk PWI Independen atau PWI Reformasi ? Sangat boleh jadi ia – juga para pemakalah dan semua peserta sarasehan –termotivasi oleh gencarnya penolakan hasil Kongres ke XX PWI di Semarang, 11-12 Oktober 1998, yang menetapkan Tarman Azzam dan Bambang Sadono masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal PWI Pusat. Hasil kongres itu dimuat di harian Kompas edisi Jum’at, 16 Oktober 1998.

Mereka dinilai tidak kredibel serta cacat politik dan moral. Tarman Azzam, mantan ketua PWI Cabang Jakarta, pernah memecat 13 anggota PWI Jaya penandatangan Deklarasi Sirnagalih yang melahirkan Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ), tindakan yang dinilai melanggar mekanisme organisasi, menginjak-injak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI. Sedangkan Bambang Sadono, terbukti telah menyelewengkan DO ( Delivery Order ) beras dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk rakyat, dan karenanya dipecat sebagai wartawan Suara Merdeka.

Siang itu, usai shalat Jum’at, saya segera menyusun sebuah pernyataan singkat menolak hasil Kongres XX PWI di Semarang. Setelah saya tandatangani bersama Ahmad Fadillah –ketika itu wartawan Majalah Pilar –pernyataan tersebut saya kirimkan via fax ke beberapa majalah, surat kabar dan kantor berita dari kantor redaksi Majalah Pilar. Ketika itu saya belum terlalu akrab dengan e-mail. Keesokan harinya, Sabtu, 17 Oktober 1998, pernyataan tersebut dimuat di buletin Antara, harian Kompas, dan sejumlah suratkabar yang terbit di Jakarta dan daerah.

Hari-hari pada pertengahan Oktober 1998 itu Kompas menyiarkan pula berita terbentuknya Tim Penyelamat PWI yang dibentuk oleh para wartawan anggota PWI Cabang Yogyakarta yang beranggotakan tujuh orang, antara lain, Masduki Attamami ( Antara ), Hariyadi Saptono ( Kompas ), Asril Sutan Marajo ( Suara Merdeka ), Bambang Soen ( Republika ). Dan dalam Himbauan Moral 19 Oktober 1998 selain menolak hasil Kongres PWI ke XX mereka juga mendesak agar duet Tarman Bambang mengundurkan dir. Jika tidak, PWI Cabang Yogyakarta mengancam akan memisahkan diri dari PWI Pusat.

Publikasi mengenai penolakan hasil Kongres XX PWI semakin luas karena Kompas juga menyiarkan terbentuknya Fortas ( Forum Wartawan Semarang ), yang bersama sejumlah wartawan Kudus, Jepara, Pati dan Solo menggelar demonstransi menolak hasil Kongres PWI ke XX. Gerakan tersebut dimotori oleh Bandelan Amaruddin ( TEMPO ), Prayit ( Suara Merdeka ), haryanto ( Media Indonesia ), Saiful Bahri ( Adil ), Kastoyo Ramelan ( Gatra ). Mereka sempat membakar jaket dan kartu anggota PWI.

Belakangan Kompas juga memuat artikel dan wawancara beberapa tokoh pers nasional seperti Rosihan Anwar, Ashadi Siregar, satrio Arismunandar. Menurut Rosihan, satu-satunya pendiri PWI yang masih hidup, pemilihan pengurus di Kongres PWI ke-XX tidak demokratis, bahkan sarat dengan money politics.

Rosihan bahkan mengungkapkan, ia sudah “pamit” dan tidak lagi bergabung dengan PWI. Ia sanagt prihatin karena gagal mengusahakan pemisahan ( delinking ) PWI dari Golkar.

Mencermati perkembangan itu, bagi pengamat pers, Ashadi Siregar, PWI sudah finished, sudah “habis”, sementara bagi Satrio Arismunandar ( ketua umum AJI yang pertama ), PWI sudah tidak memiliki kredibilitas dan legitimasi lagi.

Demikian pula PWI pusat yang “memahami” keputusan pemerintaha Soeharto yang membredel majalah TEMPO, Editor dan Tabloid DeTik, yang juga diamini PWI Cabang Jakarta, merupakan pertanda PWI tidak independen bahkan terkooptasi oleh kekuasaan represif Orde Baru. ketika itu Tarman juga mengancam mencabut rekomendasi untuk memperoleh SIUPP ( Surat Izin Usaha Penerbitan Pers ) jika ada pemimpin redaksi yang mempekerjakan wartawan yang telah dipecatnya. Seperti halnya Harmoko dan Sofyan Lubis ( keduanya mantan Ketua Umum PWI Pusat ), Tarman dan Bambang juga menunggangi PWI sebagai kendaraan politik hingga menjadi anggota parlemen dari fraksi Golkar.

Ketika Budiman S. Hartoyo dan Sori Siregar ( kini konsultan Radio 68-H, Jakarta ) pada 24 Oktober 1998 menemui Rosihan di rumahnya, Jalan Surabaya 13, Jakarta Pusat, tokoh pers nasional tersebut menyatakan bersedia membantu PWI Reformasi. Setahun kemudian, dalam pelantikan pengurus PWI Reformasi Koordinator Daerah Jakarta Raya yang diikuti dengan diskusi mengenai profesionalisme pers di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia ( YTKI ) Jakarta, 7 Februari 1999, Rosihan Anwar juga hadir, duduk di samping Haris Jauhari, Ketua IJTI ( Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ) yang ketika itu bertindak sebagai moderator.

Sebulan kemudian, Desember 1998, para aktivis PWI Reformasi Korda Jawa Tengah menyambut Deklarasi PWI Reformasi dengan menggelar happening art oleh koreografer Sardono W Kusumo di Gedung Monumen Pers Nasional Solo, tempat kelahiran PWI pada 9 Februari 1946. Seluruh gedung antik itu, juga benda-benda di dalamnya -bahkan juga sebuah delmandan kuda yang mangkal di depan gedung – dibalut dengan kertas koran.

Malamnya, dalam pertemuan para aktivis PWI Reformasi seluruh Jawa yang dipimpin oleh Margiono dari Grup Jawa Pos, diputuskan untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa di Jakarta. Tapi, penyelenggaraan Kongres Luar Biasa tersebut terkendala oleh kesibukan menjelang pemilihan umum 1999.

Kongres Nasional

Menjelang pemilihan umum 1999, PWI Reformasi membentuk tim pemantau pemilu yang disebut Jaringan Wartawan Pemantau Pemilu ( JWPP ), dengan project officer Gatot Indroyono, sekaligus sebagai upaya menggalang konsolodasi organisasi. Adalah Umar HN yang pertama kalimembentuk PWI Reformasi Koordinator Darah Aceh, disusul Faiz Albar ( Sulawesi Utara ), Mukhlizardy Mochtar ( Sumatera Utara ), Said Ardillah ( Riau ), Artho Naziartho ( Sumatera Selatan ), marlis Lubis dan Moh Chudori ( Jambi ), Bandelan Amaruddin ( Jawa Tengah ), Bambang Kartika Wijaya ( Kalimantan Tengah ), Muchlis Mondia ( Kalimantan Selatan ), Tasman Banto ( Sulawesi Tenggara ), Harzufry Sulaiman ( Nusa Tenggara Timur ), Supriyantho Khafid ( Nusa Tenggara Barat ), Didi Puji Yuwono ( Jawa Timur ), Ema Sukarelawanto ( Bali ), Willem Yobie ( Irian Jaya ).

Belakangan menyusul sejumlah daerah lain: Budi Nugraha ( Jawa Barat ), Asraferi Sabri ( Sumatera Barat ), Abdul Madjid ( Lampung ), Syarifuddin Siregar ( Bengkulu ), La Bata dan jaya Putera ( Kalimantan Barat ), Badrul Munir ( Kalimantan Timur ), Andi Hatta ( Sulawesi Tenggara ), Achmad Ibrahim ( Maluku ).

Kini PWI Reformasi sudah berdiri di semua propinsi, bahkan juga di propinsi-propinsi yang baru : Banten, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Gorontalo; kecuali Bangka Belitung. Namun, dalam perkembangannya selama tiga tahun, ada beberapa coordinator daerah yang “mati suri” seperti Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah.

Sejak itu PWI Reformasi mulai dikenal secara luas. Terutama pada 9 Februari 1999 ketika untuk pertama kalinya PWI Reformasi menyiarkan pernyataan menolak hari lahir PWI tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Alasannya Hari Pers Nasional merupakan upaya mantan Menteri Penerangan Harmoko untuk mempolitisasi PWI guna mendukung karir politiknya, sekaligus mengkooptasi pers Indonesia. Apalagi sebelum PWI lahir sudah banyak organisasi wartawan yang jauh lebih tua dan lebih nasionalis. Tak berapa lama kemudian, juga untuk pertama kalinya, PWI Reformasi muncul ke permukaan dengan menggelar demonstrasi bersama aktivis Ikatan Jurnalis Independen dan Pewarta Foto Indonesia, membela tiga wartawan yang dilarang meliput kegiatan Kejaksaan Agung.

Menjelang diselenggarakannya Sidang Umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat 1999, bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia dan Aliansi Radio Independen , PWI Reformasi menolak jatah kursi untuk Wakil Golongan Wartawan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena menganggap posisi politik tersebut inkonstitusional. Pernyataan disampaikan oleh Budiman S Hartoyo, Gatot Indroyono ( PWI Reformasi ) dan Arbain Rambey ( Pewarta Foto Indonesia ) kepada Rudini, Ketua Komite Pemilihan Umum. Belakangan Budiman S Hartoyo, atas nama PWI Reformasi, diminta berbicara sebagai narasumber dalam diskusi mengenai pers dan pemilihan umum yang digelar oleh Komite Pendidikan Pemilih ( KPP )  pimpinan Prof Dr. Nurcholish Madjid di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

——-000——-

Oleh Budiman S. Hartoyo

3 thoughts on “Sejarah PWI – Reformasi

Tulis Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s